18 Kendaraan Dinas Dibawa “Kabur” Dewan

Spread the love

BEKAP JABAR – CIKARANG PUSAT || Sejumlah 18 kendaraan dinas yang digunakan para anggota dewan belum dikembalikan.

Seharusnya, para wakil rakyat itu mengembalikan kendaraan karena mereka sudah dibekali tunjangan transportasi yang besarannya hingga belasan juta rupiah per bulan.

“Data kami mencatat ada 18 mobil (dewan) yang belum dikembalikan. Kami sudah sampaikan surat. Namun belum ada tindak lanjut. Jadi kami minta kesadarannya,” kata Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bekasi, Asep Setiawan, kemarin.

Untuk diketahui, pertengahan periode lalu, seluruh anggota dewan tidak lagi dipinjami kendaraan dinas. Karena diganti dengan tunjangan transportasi. Namun, banyak anggota dewan yang tidak mengembalikan kendaraan dinasnya.

Dewan yang belum mengembalikan kendaraan dinas itu bukan hanya anggota dewan periode 2014-2019 yang kemudian terpilih kembali di periode saat ini, yakni 2019-2024.

Tapi, anggota dewan lama yang tidak terpilih kembali pun belum mengembalikan kendaraan dinasnya. Hingga kini, kendaraan dinas yang berharga ratusan juga itu masih dikuasai mereka.

Bahkan, saat ditelusuri, kata Asep, ada kendaraan yang sebelumnya digunakan anggota dewan justru digadaikan. “Itu kami telusuri kendaraannya ada di Jawa Tengah, mobilnya Cr-V. Kami mau ambil, orang yang pegang mobilnya minta diganti sama mobil yang sama. Jelas tidak bisa,” kata dia.

Belasan kendaraan dinas yang belum dikembalikan para anggota dewan itu, kata Asep, merupakan bagian dari temuan BPK RI tentang 81 kendaraan dinas yang tidak diketahui keberadaannya.

Sebanyak 81 kendaraan yang menjadi temuan BPK itu, beberapa di antaranya masih dikuasai oleh pejabat yang pensiun. Selain itu, terdapat juga kendaraan yang masih digunakan oleh para anggota dewan, baik yang terpilih kembali di periode 2019-2024 ataupun di periode sebelumnya.

Sayangnya, Asep tidak menyebutkan lebih rinci para anggota dewan yang belum mengembalikan kendaraan dinasnya.

“Kuncinya di kesadarannya saja. Kendaraan itu kan sebenarnya hanya dipinjampakaikan. Setelah aturannya tidak diperbolehkan, harap dikembalikan,” ucap dia.

Sebagaimana diketahui pengurusan kendaraan dinas saat ini tengah menjadi sorotan usai Badan Pemeriksa Keuangan menyampaikan temuan terkait 81 kendaraan dinas milik Pemkab Bekasi yang kini tidak diketahui keberadaannya. Setelah ditaksir, nilai dari puluhan kendaraan itu mencapai Rp.9.697.122.092.

Terkait hal tersebut, Asep, mengaku perlu penertiban menyeluruh tentang kepemilikan kendaraan dinas. Sejumlah organisasi perangkat daerah pun telah dikirimi surat agar menginventarisasi keberadaan kendaraan dinas.

Menurutnya, selain lemahnya sistem pencatatan, kesadaran para pegawai yang memakai kendaraan dinas pun harus ditingkatkan. Soalnya, tidak sedikit kendaraan yang turut pensiun ketika pegawainya pensiun.

Untuk mengantisipasi carut-marutnya kendaraan dinas, Asep menegaskan, pihaknya kini tengah menyusun peraturan bupati. Regulasi ini bakal mengatur khusus kendaraan dinas yang pencatatannya lemah.

“Nantinya setiap pengadaan, harus dilaporkan ke kami. Kemudian pegawai yang dirotasi ke dinas lain harus mengembalikan kendaraan dinasnya, termasuk yang pensiun. Persoalan kendaraan dinas ini memang harus segera dibenahi karena menyangkut uang negara yang besar,”Ucap dia

(bray)