Menelisik Kegiatan Prostitusi Di Kab Bekasi

Spread the love

Menelisik Kegiatan Prostitusi Di Kab Bekasi. BekapJabar.Com
Menuai Kritik dari Boy Iwan Bidang Analisa dan Kajian.
Kata prostitusi atau pelacuran selalu menggiring pikiran dan imaji orang tentang seksualitas yang ditabukan atau dinistakan karena secara moral dianggap bertentangan dengan nilai agama dan kesusilaan. Pandangan demikian biasanya berasal dari kelompok orang atau penguasa yang hanya melihat prostitusi sebagai bentuk pelampiasan seksual yang tidak sejalan dengan norma sosial masyarakat umum.

Sebagai realitas sosial, prostitusi dianggap mengganggu ketenteraman masyarakat ataupun pemerintah setempat. Oleh karena itu, ketika otonomi daerah diberlakukan, beberapa daerah melakukan hal yang sama, yaitu membuat peraturan yang melarang praktik pelacuran. Peraturan daerah (perda) tersebut kemudian menjadi kekuatan hukum bagi pemerintah daerah menangkap seseorang yang dianggap atau dicurigai sebagai pelaku prostitusi. Hal ini dilakukan oleh Pemkab Bekasi,

Pertimbangan utama pemerintah daerah melarang prostitusi adalah untuk mempertahankan nilai luhur masyarakat agar tidak bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan. Kegiatan prostitusi dikategorikan sebagai kejahatan.

Menarik untuk melihat bagaimana pemda mencoba ”membersihkan” wilayah otoritas mereka dari kegiatan prostitusi. Analisis dilakukan pada Perda Kabupaten Bekasi Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Asusila,

Fakta membuktikan hal itu mustahil. Salah satu contoh menarik adalah Perda Kabupaten Bekasi No 10/2002, yang melarang praktik prostitusi. Setelah perda itu lahir, jumlah pekerja seks komersial di wilayah tersebut malah bertambah.

Dalam Convention for the Supression of the Traffic to Person and of the Prostituion of Others tahun 1949, Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (diratifikasi Pemerintah RI dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984), perdagangan perempuan dan prostitusi dimasukkan sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Berdasarkan konvensi tersebut, dapat dikatakan prostitusi bukanlah jalan hidup yang dipilih, tetapi suatu keterdesakan situasi. Hal inilah yang harusnya mendorong para pembuat kebijakan lebih peka melihat persoalan. Bukankah pelaku prostitusi sangat dekat dengan kemiskinan? Masuk ke dunia itu adalah jalan keluar mengatasi persoalan ekonomi mereka. Bahkan, di satu kabupaten tertentu ada seorang ayah yang sangat senang jika memiliki anak perempuan karena anak gadisnya itu dapat dijual dengan harga tinggi kepada mucikari.

Situasi di atas menunjukkan, pemerintah daerah tidak tanggap terhadap apa yang terjadi dan mengabaikan realitas. Fakta bahwa prostitusi menggejala hanya dianggap persoalan individu yang terjebak dalam dunia tersebut, bukan persoalan sosial yang harus diselesaikan. Akhirnya, peraturan daerah itu menimpakan kesalahan dan hukuman kepada individu pelaku prostitusi tanpa melihat latar belakang persoalan hidup mereka. Jadi, jika tertangkap, pelaku prostitusi akan didudukkan di kursi pesakitan sebagai manusia tidak bermoral.
Menghadapi prostitusi sebagai realitas sosial telah dilakukan Kota Kupang yang membuat peraturan daerah untuk menertibkan kegiatan prostitusi di wilayahnya. Pemerintah daerah Kupang tidak hanya mengatur tempat dan perizinan lokasi, PSK di wilayah itu harus memiliki kartu kesehatan dan penyuluhan. Hak kesehatan dan hak hidup PSK lebih terjamin dengan adanya perda tersebut. Kegiatan prostitusi di sana juga dapat dipantau aparat dan hukum setempat sehingga tidak menimbulkan kegiatan prostitusi liar.

Kebijakan pemda itu justru akan memberi rasa nyaman dan aman masyarakat sekaligus melindungi PSK karena mereka tidak dipandang sebagai sampah atau orang yang bersalah pada hukum.

Sebaliknya, prostitusi liar yang tidak terkendali dapat mengakibatkan pergesekan dengan masyarakat, selain mempersulit upaya pencegahan penyakit kelamin dan HIV.

Mengingkari keberadaan para pekerja seks komersial justru menimbulkan efek negatif lain yang akan merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penulis setuju dengan pendapat Boy Iwan bahwa sebaiknya kita melakukan dekriminalisasi prostitusi (BekapJabar.Com, 29 November 2018).

Catatan lain pada perda yang melarang praktik prostitusi adalah peraturan dibuat tidak konsisten dengan tidak memuat satu pun klausul yang memberikan sanksi kepada para pengguna jasa PSK.

Selain persoalan ekonomi, PSK tetap ada karena para pengguna jasa mereka masih terus membutuhkan kehadiran perempuan yang menghibur hati dan kejantanan lelaki.(Jar)