APBD Kab. Bekasi Pro Rakyat ???

Spread the love

APBD Kab. Bekasi Pro Rakyat ???

BekapJabar.Com

Mengutip pendapat Boy Iwan, APBD merupakan bentuk manajemen keuangan daerah dalam pengalokasian sumber daya di daerah secara optimal, sekaligus juga alat evaluasi prestasi pemerintah dalam pembiayaan pembangunan di daerahnya. Karena itu, setiap belanja pemerintah harus ditujukan untuk kepentingan publik dan pemakaiannnya harus dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, APBD harus bermanfaat sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), menurut pasal 23 ayat (1) UUD 1945 adalah sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dengan demikian jelas, APBN dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Ini juga relevan dengan sila ke lima dari Pancasila yang menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi APBN dan APBD adalah untuk rakyat dan bukan untuk birokrat.
Lebih lanjut, ada tiga fungsi utama dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah, yakni alokasi, distribusi, dan stabilitas. Fungsi alokasi dimaksudkan agar APBD digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah sehingga pelayanan publik makin baik. Pemerataan pendapatan dan pengentasan masyarakat miskin merupakan perwujudan fungsi distribusi. Sementara itu, fungsi stabilitas ditujukan untuk menciptakan lingkungan kondusif bagi kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, stabilitas harga, dan pertumbuhan ekonomi.

Itu sebabnya mengapa keberpihakan tersebut harus dijadikan pilihan. APBD harus ditujukan sebesar-besarnya untuk belanja pelayanan dasar, khususnya pelayanan pendidikan, kesehatan, sarana air bersih, dan perluasan lapangan kerja. Semua itu berorientasi pada rakyat miskin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dengan tujuan akhir kesejahteraan seluruh rakyat.

Konsep APBD prorakyat sejalan dengan upaya untuk memberdayakan rakyat dan hal itu merupakan realisasi dari paradigma pembangunan yang berorientasi pada rakyat (people centered development). Strateginya adalah menempatkan rakyat sebagai pelaku utama. Itu merupakan penajaman arah baru pembangunan daerah seiring agenda reformasi pembangunan nasional, yakni pembangunan yang demokratis.(Fajar)