Dirut PT Citra Prasasti Kosrindo : Moh Faisol Dan Ketua Rukun Warga Pasar, Menanggapi Pernyataan Sekelompok Orang Yang Mengatas Namakan diri Pedagang, Atas Nama Forum Pedagang di Kantor DPRD Kabupaten Bekasi

Spread the love

BEKAP JABAR – KABUPATEN BEKASI ||Menanggapi pernyataan sekelompok oknum yang menamakan dirinya pedagang Menurut Moh Faisol, Itu
sah-sah saja, sebab setiap orang berhak audensi kepada Dewan perwakilan rakyat. Namun perlu di pahami bahwasanya kebijakan revitalisasi pasar itu hasil keputusan pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Bekasi.Ungkapnya.Rabu (07/04).

Forum yang mengatas namakan pedagang itu menyatakan ada oknum memaksa untuk membayar DP sebesar 10 % persen.
Penjelasan dari Moh Fasol selaku dirut PT citra prasasti kosorindo bahwa mengenai DP 10 % itu sudah tertuang di dalam PKS bahkan kami di dampingi oleh UPTD sebagai kepenjang tanganan dari pemerintah.Paparnya dia.

Dikatakannya, Moh Faisol bahwa dirinya
risih dengan pernyataan di beberapa media oleh segelintir orang yang megatas namakan pedagang dan menyatakan di paksa di todong serta yang lain-lainnya.Ungkapnya.

Masih kata dia, Moh Faisol meminta untuk mereka mengklarifikasi pernyataannya atau setidaknya menjelaskan siapa yang memaksa dan bagaimana bentuk pemaksaanya.

Lanjutnya,Moh Faisol dirinya menegaskan lagi bahwa Revitalisasi menggunakan kerjasama BOT, dengan sistim guna serah murni di biayai swasta, kami berhak menjual kepada siapapun, namun dalam hal ini, pemerintah daerah dan DPRD merekondasikan kami untuk meng akomodir pedagang existing, termasuk dengan harga yang relatif terjangkau.Terangnya dia.

Masih kata dia, langkah kami dalam mengakomodir adalah memberikan surat pemberitahuan atau undangan, kemudian pedagang kami minta membayar Dp 10 % sebagai bukti bahwa mereka ingin melanjutkan atau tidak, sampai dengan tiga kali surat undangan, jika mereka mengabaikan maka yang demikian tentu kami anggap tidak melanjutkan. Kami selaku perusahaan harus mengambil keputusan, bisa mengalihkan hak atau menjual kepada pihak yang bersedia.Tegasnya dia.

Lanjutnya, Sebab Tidak mungkin kami harus mengundang sampai 1000 kali, kerena energi perusahaan kami bukan hanya untuk itu terangnya dia.

Kami bertanya kepada Moh Faisol soal harga lapak?.

Beliau menjawab bahwa harga lapak/kios memastikan haraga lapak di pasar induk cibitung paling rendah atau paling murah diantara pasar induk yang lain.

Lanjutnya, Moh Faisol memepersilakan kami untuk mengcek seluruh harga kios baru di pasar induk yang ada di jabodetabek, Termasuk menjelaskan soal harga lapak existing seharga Rp 126 juta yang di bayar secara bertahap.
Mulai dari pembayaran DP 10 % termasuk 30 % di bayar bertahap selama di penampungan, dan sisanya perusahaan menyediakan sistem kredit skema Bank.

Menanggapi soal audensi yang menyatakan minimnya sosialisasi, Moh Faisol menjelaskan bahwa
proses pasar ini menterlibatakan banyak pihak termasuk RWP (rukun warga pasar) selaku wadah pedagang yang resmi.

Kemudian mengutip keterangan Rukun Warga Pasar/ RWP Haji Gunawan
bahwasanya RWP telah beberapa kali mengundang para pedagang jauh sebelum proses lelang untuk melakukan musyawarah membahas mengenai revitalisasi dengan para pedagang, Kemudian menghasilkan keputusan setuju pasar di revitalisasi, Termasuk yang setuju didalamnya orang-orang yang hadir sekarang melakukan protes.Paparnya.

Begitu antusiasnya terhadap pasar di revitalisasi hingga salah satu orang yang sekarang mengatasnamakan forum pedagang pasar,
mempromosikan salah satu pengembang dan perusahaan.Imbunya dia.

Lanjutnya, Namun ketua RWP Haji Gunawan heran belakangan ini setelah proses berjalan lancar melalui proses lelang terbuka kemudian lahir pemenang “PT CITRA PRASASTI KOSORINDO” dan bukan perusahaan yang di promosikanya.
Belakangan ini berubah pikiran dari hasil keputusan rapat RWP yang tadinya menyetujui revitalisasi berubah menjadi tidak setuju, dengan membuat “FORUM PEDAGANG” dadakan, Yang kemudian audensi di kantor DPRD dengan beberapa alasan, diantara, Yang di Permasalahkan adanya COVID, kalau itu yang di permasalahkan memang mereka bisa
pastikan bulan dan tahun berpa COVID ini berakhir.Ungkapnya dia.

Dikatakannya dia, Justru menurut Haji Gunawan kebijakan startegis yang di ambil oleh pemerintah dan DPRD, sebab bisa memperbaiki persoalan banjir, Sampah yang terjadi ber tahun-tahun di pusat ekonomi kerakyatan yang ada di kabupaten bekasi, tanpa menguras APBD daerah.

Makadari itulah yang kemudian Haji Gunawan mengajak semua pihak bersama-sama melakukan percepatan pemulihan ekonomi di tengah PANDEMI ini, Pungkasnya.

Mengajukan tambahan pertanyaan kepada ketua RWP apakah penolakan segelitir orang ini bisa jadi hambatan terhadap proses revitalisasi?

Haji Gunawan menjawab negara berkewajiban mensenjahterakan rakyat banyak bukan kepentingan orang per orang, Termasuk kepastian hukum terhadap
dunia investasi, Disinggungnya Masa kebijakan pemeritah yang sudah sesui dengan peraturan undang-undang yang berlaku harus tunduk kepada hingar bingar jalanan,Pungkasnya.

Apalagi proses ini menurut ketau RPW sudah berjalan normal, di perkirakan sudah hampir 80 % pemilik lapak.

Existing yang lain mungkin masih berhalangan, termasuk sisa dari 20 % yang 10 % pemilik lapak banyak, Jadi menurut Haji Gunawan kami ini di tolak bukan oleh pedagang banyak, Tetapi tepatnya di tolak oleh pemilik lapak banyak yang selama ini menikmati hasil kontrakan lapak dari centeng atau pedaganag kecil,Tegasnya

Dikatakan dia, dan itu hanya terdiri dari
empat sampai dengan lima orang yang melakukan penolakan, Lalu mengatas namakan forum pedagang untuk mendapatkan legitimasi, Kemudian menjual nama pedagang, padahal sebenarnya meraka sedang berjuang mempertahankan lapak untuk terus menikmati hasil kontrakam lapak.Ucapnya.

Tanggapan Moh Faisol adanya segelintir penolakan orang yang di latarbelakangi oleh orang yang memebawa perusahaan gagal jadi pemenang, atau sebagian orang yang ingin bayar kios/lapak setengah dari harga normal, “Itu biasa
sebab Orang syirik dari dulu sudah ada”.

Lanjutnya, Apalagi punya kepentingan karena gagal nawar harga lapak setengah harga normal itu biasa, Sebab jangankan lapak yang merasa dirinya membeli sekalipun masanya sudah berakhir, pedagang kaki lima saja yang dagang menggunakan bahu jalan di tertibkan tidak mau.Ucapnya dia.

Dalam audensi mereka mempersoalkan lapak baru.

Ketua RWP, Haji Gunawan menjawab bahwasanya itu upaya baik pemerintah dan DPRD agar pedagang yang kebetulan tidak punya tempat bisa terakomodir.
Tapi kalau dari segelintir orang pemilik lapak banyak pasti menolak, sebab mereka sekali maunya selamanya pedagang kecil atau istilah di pasar induk lebih di kenal “Centeng” terus menerus ketergantungan selama – lamanya ngontrak pada pemilik lapak banyak itu barang kali.Paparnya

Jadi menurut dirut Moh Faisol, dirinya menegaskan bahwa sebenarnya mereka tidak ada yang memaksa mereka tidak mau meneruskan tidak apa-apa cukup mereka memberikan pernyataan tidak mau melanjutkan sesederhana itu sebenarnya.
Terkecuali mereka yang memang dzolim, dan sengaja menjadi banalu. Dengan mengganggu niat baik pemerintah dan DPRD dalam rangka membangun sarana untuk membebaskan warganya dari sampah dan banjir.Tutupnya.(bray).