Guru Mogok, Bukan Momok Besar! Undang-Undang Menyampaikan Aspirasi Berpendapat (Praktisi Dan Politisi Pendidikan)

Spread the love

Guru Mogok, Bukan Momok Besar!
Undang-Undang Menyampaikan Aspirasi Berpendapat
(Praktisi Dan Politisi Pendidikan)

Fenomena pendaftaran CPNS tahun 2018 dan peristiwa Garut menjadi pemantik lahirnya gerakan para guru honorer. Guru honorer adalah penyangga pendidikan yang terabaikan di negeri ini. Tanpa mereka pendidikan dimungkinkan akan ambruk karena mereka adalah penyangga pendidikan.

Saat ini gerakan guru mogok mengajar sedang menjalar diberbagai daerah. Ini bukan momok besar, ini adalah sebuah ekspresi guru honorer dalam merespon regulasi dan perlakuan yang dirasa diskriminatif. Terutama keluarnya Permen PANRB No 36 Tahun 2018 Tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan PNS dan Pelaksanaan Seleksi CPNS.

Sangat wajar dan nalar serta strategis bila para guru honorer melakukan mogok bersama. Saya sangat memahami dan mendukung para guru melakukan perjuangan dalam berbagai bentuk. Selama perjuangan para guru tidak bertabrakan dengan undang-undang, maka sah-sah saja. Kami mendukung penuh guru mogok dibanding demo dan membuat kegaduhan di ruang publik.

Menarik, terdapat kepala sekolah mendukung guru honorer mogok. Kepala sekolah yang memiliki “rasa guru” bukan rasa pelayan atasan akan dengan rela mendukung para guru untuk mogok. Sungguh empatik, simpatik dan matang mentalitas kepala sekolah yang memberikan dukungan pada guru honorer untuk mogok.

Kami ingat ungkapan seorang perwira tinggi TNI yang mengatakan, “kami seorang prajurut taat kepada komandan namun atasan yang sebenarnya adalah rakyat.” Ini cocok dengan seorang kepala sekolah yang mendukung demo para gurunya. Kepala sekolah ini sama dengan mengatakan, “kami punya atasan dinas pendidikan tetapi atasan kami yang sebenarnya adalah para guru”.

Kepala sekolah yang merasakan kebathinan dan empatik kepada para guru honorer akan menjadi bapak dan dikenang sepanjang masa. Begitupan para Kadisdik, Sekdis, Kabid, Kasie, pengawas sekolah dan beberapa pihak terkait yang memberi dukungan pada guru honorer adalah memahami kebathinan mereka. Setidaknya diam dan tidak mengeluarkan statemen yang mengintimidasi.

Bila ada pejabat Kadisdik atau pejabat Pemda yang mengintimidasi para guru honorer agar tidak mogok maka ini agak mirip dengan oknum Plt. Kadisdik Garut. Bedanya tidak menyebut guru mogok adalah guru ilegal. Bila masih ada oknum pejabat Disdik yang nyinyir atas mogoknya guru honorer sangat disayangkan. Hati-hati bisa “di Garutkan.”

Termasuk kepada Walikota Terpilih kami sarankan apresiatif, empatik dan memahami kebathinan mereka. Fahami mereka seperti saat mereka memilih walikotanya. Mereka adalah “anak gede” yang perlu pendekatan yang afirmatif bukan stigmatik. Kami percaya Walikota akan memahami dan faham. Faham akan keinginan para guru honorer. Walikota faham, guru honorer faham, masyarakat faham maka segalanya akan mudah difahami.

Seorang pemimpin disaat bawahannya sedang galau berat karena merasa didiskriminasi dan ingin melakukan sebuah perjuangan mesti didukung. Tentu saja selama tidak bertabrakan dengan aturan dan membahyakan keselamtan jiwa masyarakat. Mogok dalam Undang-undang ketenagakerjaan pasal 137 adalah hak dasar pekerja. Guru honorer adalah pekerja bukan budak yang dilarang mogok.

Demo saja boleh dan diatur dalam undang-undang apalgi mogok. Mogok yang dilakukan para guru adalah sebuah gerakan yang tidak bermaksud menelantarkan anak didik dan lari dari tanggung jawab. Mogok yang dilakukan justru akan menjadikan guru lebih bertanggung jawab. Mengapa demikian? Biarkan guru merefleksi diri. Merenung, diam di rumah bersama keluarganya.

Para guru perlu melepas emosi dan kekesalan terhadap Permen PANRB No 36 Tahun 2018. Kekesalan mereka bukan kepada sekolah, disdik dan pemda setempat. Kekesalan mereka kepada Permen PANRB yang membetasi usia syarat CPNS di usia 35 tahun. Ini sangat menyakitkan setelah sebelumnya tertunda dalam moratorium bertahun-tahun.

Guru telah menua dalam regulasi moratorium. Saat dibuka pendaftaran CPNS semuanya sudah tak muda lagi karena ditentukan oleh fase moratorium. Sungguh menyedihkan nasib para guru honorer. Apakah kita mau membuatnya semakin tertekan dengan melarang mogok? Mogok bukan momok besar. Ia momok kecil yang indah dalam sebuah perjuangan nasib guru honorer.

#SAVEHONORER
#FPHI
#pais/abray