KAJARI Kabupaten Bekasi, RISMAN TARIHORAN akan segera dilaporkan ke JAMWAS

Spread the love

KAJARI Kabupaten Bekasi,
RISMAN TARIHORAN akan segera dilaporkan ke JAMWAS.

bekapjabar.com Karena dianggap tidak mampu melaksanakan Tugas dan Fungsinya sebagai Aparatur Penegak Hukum dalam hal terkait “Laporan Masyarakat” tentang dugaan Tindak Pidana Korupsi (KKN) diwilayah Kabupaten Bekasi.
Selogan “SETYA ADHI WICAKSANA” yang menjadi landasan kinerja Kejaksaan sudah diabaikan oleh Kajari Kabupaten Bekasi, ujarnya. 27/12/18
Ketua LSM JEKO Indra Pardede menegaskan, banyaknya dugaan Laporan Masyarakat “dipetieskan” disinyalir kuat adanya tindakan “persekongkolan” yang dilakukan secara bersama -sama,
sehingga akibatnya “tumpul”
dan tidak dapat melaksanakan tahapan -tahapan hukum sesuai kewenangannya selaku Penegak Hukum, sekalipun tidak ada unsur yang dapat diketemukan dalam hal Penyelidikan, Penyidikan sampai Penindakan, sebaiknya transfaransi dan terbuka kepada Publik, dan sekaligus mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SPPP) menyangkut segala Laporan Masyarakat tentang Dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) jangan dibuat “ngambang” seolah-olah tidak penting lagi “Pemberntasan Korupsi” ditindak lanjuti khusus nya wilayah Kabupaten Bekasi, yang tentunya Laporan yang dilayangkan oleh LSM JEKO, ungkapnya.

lebih lanjut menurutnya sangat menyayangkan kinerja Kajari Cikarang Kabupaten Bekasi yang sangat “lamban”
Terkait Laporan Masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di wilayah Kabupaten Bekasi yang masih mengambang, sehingga suatu preseden buruk Penegakan Hukum yang tentunya akan melahirkan ketidakpastian Hukum, tandasnya
Indra Pardede sebagai Ketua LSM JEKO, membeberkan keganjilan di Kejaksaan Negeri Cikarang, hal itu disampaikan saat dikonfirmasi awak media, mengatakan sangat menyayangkan lambannya kinerja Kajari Cikarang Kabupaten Bekasi, dalam Hal penegakan hukum, beberapa yang telah kami laporkan, salah satunya, Desa Tambun Kecamatan Tambun Selatan, pada tanggal 25 Juni 2018 terkait masalah dugaan penyelewengan dana Desa, selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2018 kembali kami melaporkan Dinas PUPR Terkait masalah Jembatan Tegal Gede, tertanggal 27 Agustus 2018, demikian juga dengan Dinas yang sama, Dinas PUPR terkait masalah jalan Cicau- Cimahi, Tanggal 18 Oktober 2018,
Selain itu kami kembali melaporkan Bagian Umum Setda Kab Bekasi yang sekaligus dua (2) Laporan dengan kasus yang berbeda, dan sebernarnya masih banyak temuan-temuan kasus yang berbeda diwilayah Kabupaten Bekasi, yang belum kami laporkan secara resmi, namun dengan melihat ketidakmampuan atau Ketidakperdulian tersebut, kami sangat meragukan dan pesimis atas kinerja dan etos kerja Kajari Cikarang Kabupaten Bekasi, paparnya. melihat Progres dari setiap LAPORAN LSM JEKO, Indra Pardede selaku Ketua LSM JEKO, akan segera melaporkan secara resmi ke JAMWAS , karna Kajari Cikarang Kabupaten Bekasi, kami anggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penegak Hukum. Parahnya lagi ketika saya (Indra Pardede) mengirimkan berita tersebut kepada Kajari Risman Tarihoran, bukannya jawaban yang subtansial, namun sebaliknya dijawab dengan Arogan, “KAU EVALUASI SENDIRILAH” ujarnya sembari menunjukan bukti screenshoot percakapan via Chatting whatapps.
Sebagai sebuah Lembaga Pemerintahan yang bertugas dibidang Penuntutan dan penyidikan untuk tegaknya sebuah hukum dan Kepastian Hukum tentulah dibutuhkan Kepemimpinan yang cakap dan mampu, mengingat Persoalan Korupsi adalah menjadi Komitmen Pemerintahan untuk diberantas tanpa terkecuali demi Negara Indonesia yang bebas dan Bersih dari Korupsi. namun dengan memperhatikan kinerja Kajari Kabupaten Bekasi saat ini, menjadi cermin akan lambannya penegakan Hukum dan kepastian Hukum di Negeri ini, dan ini akan sangat berbahaya karena akan memperburuk kepercayaan Masyarakat akan Penegakan Hukum atas Mengguritanya kasus Korupsi didaerah yang dilakukan oleh para oknum Aparatur Pemerintahan, sehingga berimbas kepada Nasib Masyarakat secara Luas…. pungkasnya.
#Ridwan