PROYEK TOL CILINCING-CIBITUNG PEMILIK TANAH KOMPLAIN HARGA TANAH YANG TIMPANG

Spread the love

Telah terjadi ketidak adilan penilaian harga terhadap harga tanah yang terkena pembebasan lahan teruntuk proyek Tol Cibitung Cilincing yang telah di tetapkan oleh Apraissal, BPN dan PU
Berdasarkan laporan dari pemilik tanah AN Wong Hasim Sudiro yang tanah nya terletak di Desa Samudra Jaya Kec. Tarumajaya Kab. Bekasi terkena pembebasan Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing, bahwa tanah nya di nilai dengan harga di bawah pasaran tanah tersebut.

Nilai tanah yang di berikan oleh Appraisal Totok Suharto Cs atas tanah Wong Hasim Sudiro adalah Rp. 985.000.00/M2 sedangkan tanah tersebut terletak di pinggir jalan raya yang harga pasarannya berkisar Rp 2.500.000.00/M2. selain harga tersebut masi di bawah harga pasaran, terjadi juga ketimpangan harga yaitu tanah atas nama Hj. Nyonah di nilai oleh tim Apraisal yang sama Rp. 1.608.000.00/M2 sedangkan tanah tersebut berlokasi sama dengan tanah milik Wong Hasim Sudiro yang hanya berbatas jalan/galengan sawah.

Karna hal tersebut Wong Hasim Sudiro meminta pendampingan kepada Lembaga Aliansi Utara (ALU) agar dapat mendampingi dan membantu melaporkan ketidakadilan yang telah terjadi. Dan memberikan surat kuasa kepada kami AN Andriyansah dan M. Siswanto (Kordinator Lapangan Aliansi Utara).
Kami sudah melakukan pendekatan kepada pihak PT. Waskita Karya dan di arakan untuk menemui dan meminta keterangan yang lebih kongkrit kepada pihak penyelenggara pembebasan lokasi tersebut yaitu BPN Kab. Bekasi, PU/Bina Marga kab. Bekasi dan Apraissal Totok Suharto Cs (Tim Penilai).

Kami pun sudah melayangkan surat untuk tindak lanjut klarifikasi kepada pihak BPN Kab. Bekasi tapi sampai saat ini tidak mendapatkan respon.
Sesuai dengan tupoksi kami, kami mengambil tindakan untuk memagar lokasi tersebut guna mengantisipasi terjadinya penyerobotan lahan. Dan kami akan meminta kalrifikasi ke pihak-pihak terkait agar tidak menjadi issue subjektif dan meminta pertangung jawaban keadilan atas ketimpangan harga/ketidakadilan tersebut.

Ada pembelajaran yang bisa dikutip dari persoalan ini, pentingnya kordinasi dan komfirmasi. Ini bukti kurangnya kordinasi dan komfirmasi pihak-pihak terkait untuk mensosialisasikan hal ini sehingga terjadinya ketimpangan/ketidakadilan harga (siswanto).