KETUA FPPL “PELABUHAN MANGKRAK”

Spread the love

KETUA FPPL MENYAYANGKAN RENCANA PELABUHAN
TARUMANEGARA YANG MANGKRAK MERUGIKAN MASYARAKAT

bekapjabar.com
Jika tanah yang diberikan Sertipikat (HPL) dan Sertipikat (HGB) ternyata belum seluruhnya berupa tanah daratan, ada yang masih berupa laut dan air dalam, maka kedua sertipikat tersebut bisa jadi bertentangan dengan UU Agraria, UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, UU Penataan Ruang, atau mungkin juga bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup.
12/11/2018

Bolehkah Pesisir dan Laut Disertipikatkan BPN?
4 November 2017 17:49 Diperbarui: 4 November 2017 17:49 2688 1 2

Pesisir Pantai dan Pesisir Laut adalah daerah sempadan yang bukan obyek pengaturan UU Pokok Agraria. Artinya, tanah di pesisir pantai tidak dapat diberikan sertipikat hak atas tanah,
apalagi wilayah laut dan non darat yang ada di pesisir laut juga tidak boleh diberikan sertipikat
Ujarnya Ahmad Sahil ketua (FPPL) Forum Pemuda Peduli Lingkungan kepada wartawan bekapjabar.com

Pesisir Pantai merupakan batas antara darat dengan laut, sedangkan pesisir laut adalah batas antara laut dengan darat.

Sepertinya tidak ada bedanya, sekilas pengertiannya sama, tetapi beda!. Secara sederhana, kalau pesisir pantai wilayahnya berupa tanah darat, sedangkan kalau pesisir laut wilayahnya secara visual semuanya (masih) berupa laut, lautan, atau air.

Semua sertipikat hak atas tanah, baik HPL, HGB, HGU, HM, HP semuanya diberikan diatas tanah darat. Tidak ada sertipikat hak atas tanah yang terbit diatas laut, di pesisir laut. Jika sertipikat tanah diterbitkan di atas laut atau di atas pesisir laut dan ternyata itu melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional atau (RTRW) Propinsi, atau (RTRW) Kabupaten Kota maka sertipikat itu telah bertentangan dengan UU Penataan Ruang. Orang-Perseorangan, Perusahaan

(Korporasi Bisnis), dan/atau Pejabat Publik yang mendapat atau memberikan perizinan yang bertentangan dengan UU Penataan Ruang (Peta RTRW) dapat diberikan sanksi, baik sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.
(abray)