Laskar Merah Putih Sebut Kinerja Anggota DPRD Kab-Bekasi Dinilai Jauh Dari Harapan Masyarakat

Spread the love

BEKASI – BEKAP JABAR ||Kinerja anggota DPRD Kabupaten Bekasi di tahun 2020 dibandrol rapot merah. Sebagai lembaga pengawasan atas kinerja eksekutif, kinerja anggota legislative itu dinilai jauh dari harapan masyarakat.

Hal itu dikatakan Ketua Laskar Merah Putih (LMP) Marcab Kabupaten Bekasi, Eko Triyanto. Sepanjang tahun 2020, dewan dianggap kurang amanah dalam mengemban tugas sebagai wakil rakyat memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Contoh diakhir tahun ini ramai soal toilet sekolah yang harganya ratusan juta, sebagai lembaga pengawas, DPRD seharusnya lebih peka karena memilik peran meloloskan anggaran pembuatan toilet itu melalui Badan Anggaran (Banggar),” jelas Eko.

Seharusnya, lanjut Eko, Dewan bisa menseleksi anggaran tersebut dengan lebih peka. Terutama jumlah anggaran per toiletnya yang diluar batas kewajaran.

“Anggaran kurang lebih Rp 200 juta itu, bagi masyarakat sudah bisa bikin rumah layak huni, di sini cuma dibikin toilet WC? Saya yakin ada peran dewan di situ dan mereka bisa tidak meloloskan besaran anggaran pembuatan toilet itu, kalau peka,” paparnya.

Tak hanya itu, Eko juga menyinggung soal aspirasi masyarakat. Sejauh ini, kata dia, aspirasi yang digaungkan dewan masih sebatas aspirasi yang menguntungkan kantong pribadi seperti pembangunan jalan.

Aspirasi agar warga local lebih mudah mendapatkan pekerjaan masih sulit. Tingkat pengangguran warga lokal Bekasi masih cukup tinggi. Biasanya wacana pengurangan angka pengangguran ini digaungkan anggota DPRD disaat proses Pileg. Warga menitipkan aspirasinya agar dewan terpilih bisa mendorong peningkatan jumlah lapangan pekerjaan.

“Kalau bicara mengurangi angka pengangguran sangat nihil sekali diperjuangkan anggota DPRD, angka pengangguran di kita masih sangat tinggi, warga local belum menjadi prioritas mendapatkan pekerjaan di industry,” jelasnya.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat mencatat angka pengangguran di Kabupaten Bekasi mengalami peningkatan 2,54 persen dari 9 persen pada tahun 2019. Sehingga pada 2020 ini total angka pengangguran di Kabupaten Bekasi menjadi 11,54 persen.

Tak hanya itu, peran pengawasan DPRD Kabupaten Bekasi juga dinilai lemot terhadap Perda yang telah disahkan. Misalnya dalam pengawasan penerapan Perda IMB dan Pariwisata yang sangat lemah tingkat pengawasannya.

“Jadi legislative bikin Perda sementara peraturan di Perda tersebut sangat lemah penerapannya dilapangan, harusnya dewan tingkatkan pengawasannya dong,” tandasnya