Mempertanyakan Fungsi dan Kinerja UPTD Pengawasan ketenagakerjaan wilayah II

Spread the love

BekapJabar.Com – Para pelaku hubungan industrial sebenarnya mengharapkan kepastian hukum di bidang ketenagakerjaan. Keterlambatan Upah pekerja 2 bulan belum dibayar dikomplek perkantoran pemda kab bekasi yang dikelola oleh perusahaan PT. Adero Jasa Setia. yang ditentukan sebagai pemenang Lelang pada tanggal 02 Juli 2018 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan oleh ULP Setda Kab Bekasi. menuai kritik dari Kordinator Pekerja Boy Iwan, “berpendapat kepastian dapat terwujud jika semua pemangku kepentingan mau menegakkan aturan ketenagakerjaan. Ironisnya, penegakan hukum ketenagakerjaan masih relatif lemah. Pemerintah sebagai pengawas, tak melakukan fungsinya dengan maksimal.

Boy meyakini salah satu penyebab banyaknya problem ketenagakerjaan karena pengawas ketenagakerjaan kurang maksimal. Pelanggaran tidak diselesaikan dengan cepat. Akhirnya, satu masalah disusul masalah lain, hingga menumpuk menjadi masalah kompleks. Kesan yang timbul, pengusaha kerap melakukan pelanggaran.
pegawai pengawas ketenagakerjaan merupakan pegawai yang diberikan kewenangan untuk menjamin pelaksanaan Hukum ketenagakerjaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 176 UU Ketenagakerjaan dengan demikian. Para Pemohon mengharapkan agar Nota pegawai pengawas ketenagakerjaan dapat dipatuhi oleh setiap pengusaha.

Pelaku hubungan industrian seharusnya sama-sama berperan aktif mengikuti aturan ketenagakerjaan. Pengusaha, pekerja, dan pemerintah harus sama-sama menjalankan tupoksi dengan benar. Ia juga mengajukan otokritik kepada pengusaha. “Pengusaha hendaknya mengikuti aturan, jalankan dengan benar, sehingga kita sebagai pengusaha jangan sampai membuat contoh yang tidak baik,” katanya dalam diskusi yang digelar di Gedung DPRD Kab. Bekasi,
Jumat (16/11).