PENYALURAN BANTUAN SOSIAL TUNAI (BST) TAHAP II UNTUK MASYARAKAT DESA PASIR SARI

Cikarang Pasir Sari- Dinas sosial kembali menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk kedua kalinya di Desa Pasir Sari pada hari kamis (11/06/2020). Acara dipimpin langsung oleh H Suparta selaku kepala desa Pasir Sari. Menurut Sumber kami Bapak Tuin Umaro (Kasie Kesra) Desa Pasir Sari, BST ini merupakan program langsung dari Pemerintah Pusat melalui Dinas Sosial untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Adapun penyalurannya dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk tingkat desa. Jadi dalam hal ini Pemerintahan desa hanya bertugas untuk monitoring dan Fasilitator saja sedangkan untuk penyaluran kemasyakatnya langsung dilakukan oleh petugas dari PT Pos sebagai operator lanjutnya. Total jumlah Kepala Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang menerima BST sebanyak 608 KPM pada tahap I bulan mei 2020 dan pada tahap II Bulan Juni 2020 ini ada penambahan 9 KPM berdasarkan data susulan dari pengajuan PSM yang diteruskan oleh TKSK ke Dinas Sosial sehingga pada tahap II ini menjadi 617 KPM. Untuk tahap III bulan depan ada kemungkinan penambahan juga. Adapun besaran bantuan yang diterima setiap KPM sebesar Rp. 1.800.000,-/KPM yang dibagi tiga tahap. Jadi setiap tahapnya sebesar Rp. 600.000,-/KPM. Saat kami menanyakan tentang bantuan yang salah sasaran, bapak Tuin Umaro sambil tersenyum menjelaskan bahwa BST ini data statistiknya dari Dinas Sosial yang kemungkinan mengambil data statistik dari Sensus Ekonomi beberapa tahun yang lalu. Jadi dalam hal ini bukan berdasarkan pengajuan baik dari PSM maupun pemerintahan Desa. PSM hanya tinggal memverifikasi data saja. Bapak Tuin Umaro juga menjelaskan perbedaan antara Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan BST. BLT sumber dananya dari dana desa sehingga penyalurannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintahan desa. Sedangkan BST sumber dananya berasal dari Pemerintah Pusat dan penyalurannya melalui Dinas Sosial dibantu oleh TKSK dan PSM sebagai pelaksana. Jadi untuk BST pemerintahan desa tidak punya kewenangan hanya monitoring dan Fasilitator saja pungkasnya. (AMS)