PRAHARA MEIKARTA, KELEMAHAN ETIKA BERNEGARA KPK HARUS CEPAT BEKERJA !!!

Spread the love

Ditangkapnya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yassin oleh KPK merupakan nilai akumulasi kelemahan dan kesalahan yang secara sistemik dilakukan secara sadar danoleh para penentu kebijakan di Kabupaten Bekasi.

Hak mutlak yang memang sepenuhnya menjadi bagian dari proses alam yang tidak bisa dihindari, “siapa yang menanam, dialah yang berhak memanennya”, itulah pepatah bijak yang semestinya menjadi cermin bagi semua anak bangsa.

Dengan telah dipenjaranya beberapa orang yang diduga kuat melakukan “kejahatan” dengan melakukan _buse of power_ kebijakan tata ruang yang sangat fatal yang mengakali UU dan Perda Tata Ruang Kabupaten Bekasi yang masih berlaku. Mereka lupa, bahwa tata ruang termasuk salah satu Perda yang cukup konservative dan rada rada agak sulit dirubah karena adanya batasan waktu perubahan dan batasan-batasan aturan lainnya yang ada diatasnya yaitu Perda Tata Ruang Provinsi Jawa Barat dan Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jabotabekpunjur.

Tetapi, karena intervensi politik bisnis instan yang sangat kuat yang dilakukan Lippo Cikarang, normativenya peraturan terkesan tidak berarti apa apa. Kesan lainnya bahwa semua hal tersebut bisa diselesaikan secara adat. Lupa bahwa hukum di negeri ini masih berjalan secara sistemik dan tidak bisa serta merta semua bisa dibeli karena masih ada pejuang-pejuang penegak hukum yang bukan karena so idealis tapi lebih kepada tanggung jawab moral mereka sebagai sesama anak bangsa.

Disisi lain, Pemerintahan di Kabupaten Bekasi yang dipimpin Neneng Hasanah Yassin masih tetap berusaha agar sistem dan tata aturan pemerintahan selalu dibawa ke model konvensional. Alergi dan tidak respon terhadap kemajuan pemikiran perubahan pelayanan yang lebih baik, lebih praktis dan lebih melayani tanpa harus bersentuhan yang mengakibatkan transaksi fisik yang membahayakan. Karena konvensional sistem ini dipertahankan dan tetap dijalankan dengan dugaan “adanya kesengajaan agar para pelaku usaha berhubungan langsung dengan penentu kebijakan”, maka transaksi kotor jual beli kebijakan akhirnya selalu terjadi setiap waktu, dan akhirnya buah busuknya terungkap dan tertangkap dalam kasus perizinan Meikarta.

Harapan lain adalah, KPK segera melakukan percepatan pengungkapan produser, sutradara dan semua aktor yang bermain dan telah menikmati cipratan uang haram Meikarta. Bukan hanya menangkap dan memenjarakan para pejabat eksekutif tapi harus segera menyentuh kepada beberapa oknum legislative yang juga diduga kuat ikut bermain-main sehingga tercipta prahara Meikarta. Saya sangat yakin dan menduga kuat, pada saat pengesahan Perda RDTR beberapa waktu yang lalu sebagian besar Anggota DPRD Kabupaten Bekasi menikmati uang pengkondisian Paripurna.

Untuk itu, mohon kepada KPK untuk segera ungkap dan tangkap mereka yang terlibat sebelum batasan akhir proses Penggantian Antar Waktu DPRD tidak bisa lagi dilakukan, karena akan sangat menghambat proses keputusan kebijakan APBD dan kebijakan-kebijakan strategis lainnya.

KPK INDONESIA…

Selamat Bekerja……
Selamatkan Indonesia……

Dan Mohon selamatkan Kabupaten Bekasi dari kedzoliman oknum-oknum yang mencari manfaat dan kepentingan hanya untuk diri sendiri.

Imam Saripudin S.IP
Pemerhati Kebijakan Publik