Putusan terkait Gugatan Pembatalan SK Bupati Bekasi ttg Pengisian Anggota BPD Desa Lambangsari di ajukan Banding

Spread the love

BEKASI-JAWA BARAT
bekapjabar.com
Kisworo kuasa hukum dari Endang Suherman, selaku pengugat Surat Keputusan (SK) Bupati Bekasi terkait peresmian Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lambangsari, Kabupaten Bekasi,

mengajukan banding terkait putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung, Jawa Barat, karena dinilai keliru dalam pertimbangannya.
Kisworo menegaskan, upaya banding dilakukan karena pihaknya menilai Majelis hakim PTUN Bandung, telah salah dan keliru dalam pertimbangannya karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar melainkan hanya berdasarkan asumsi.
“Dalam pertimbangan putusannya Majelis hakim lebih berasumsi dan bukan berdasarkan fakta-fakta yang ada,” kata Kisworo, Jumat (22/3/2019).


Majelis hakim sambung Kisworo, dalam pertimbangan terhadap kliennya, Endang Suherman yg dianggap telah mengundurkan diri dan melepaskan haknya sebagai salah satu calon anggota BPD Desa Lambangsari. Padahal, tidak ada pernyataan kliennya secara resmi atau tersurat atas pengunduran diri yang dimaksud dalam kesimpulan Majelis hakim.
“Jadi, klien kami dianggap telah mengundurkan diri itu kata siapa?. Sementara, pihak panitia pengisian BPD sendiripun tidak pernah menyatakan bahwa kliennya mengundurkan diri dari calon anggota BPD,” jelasnya.
Belum lagi lanjut Kisworo, persoalan status utusan keterwakilan klien kami yang salah dalam pertimbangan putusan Majelis hakim. Dari beberapa fakta itu, putusan hakim dinilai janggal. Oleh karena itu, pihaknya sebagai penggugat merasa perlu untuk melakukan upaya banding.
“Kita sudah mendaftarkan banding ke Pengadilan Tinggi PTUN dan segera kami akan sampaikan memori bandingnya,” ungkap Kisworo.

Ditambahkan Kisworo, perlu untuk diketahui bahwa putusan PTUN Bandung tersebut juga belum mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde karena proses banding atas keputusan Majelis hakim yang kami anggap keliru itu.
“Yang dimaksud dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap itu kalau putusan Pengadilan tingkat pertama tidak diajukan banding atau kasasi dalam waktu yang ditentukan UU,” pungkasnya.

Sebelumnya, perkara gugatan SK Bupati terkait peresmian BPD Lambangsari terjadi lantaran proses pemilihan BPD Lambangsari dinilai tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hingga akhirnya, salah satu calon BPD yang mengikuti penjaringan malakukan gugatan ke PTUN Bandung.
Namun, dalam putusan perkara bernomor 94/G/2018/PTUN.BDG tgl 14 Maret 2019 itu pihak penggugat Endang Suherman bersama kuasa hukumnya, Kisworo, tidak puas dengan putusan tsb dan menyatakan banding
(abray)