SEKJEN LSM BARAK INDONESIA KECEWA KEPADA DISDUKCAPIL YANG TIDAK TAAT ATURAN PROTOKOL KESEHATAN

Spread the love

BEKASI – BEKAP JABAR || Taupik Hidayat menjelaskan di hadapan awak media beberapa hari lalu kebetulan LSM BARAK INDONESIA sedang sidak di kantor (Disdukcapil) Taupik melihat di dinas catatan sipil begitu banyak masyarakat mengantri di loket yang sedang mengurus surat-surat kependudukan, dan disana ternyata hanya di buka satu loket, menurut taupik ini bisa menimbulkan kerumunan yang sangat mungkin tersebarnya virus Covid-19 di areal pemda bekasi, kan sudah jelas pemerintah melarang adanya kerumunan dimasa pandemi Covid-19 ini.Ucapnya, Rabu (23/12/2020).

Taufik, yang menjabat sebagai Sekjen Barak Indonesia kabupaten bekasi ini, Sangat menyayangi sekali apa yang di lakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bekasi, Cara pelayanan yang tidak menjaga protokol kesehatan dan tidak melakukan Jarak fisik atau physical distancing setidaknya 1 meter (3 kaki),dan mereka tidak memakai masker Ungkapnya taufik pada saat di wawancarai di City work.

Kenapa mereka bisa berkerumun, karena Disdukcapil hanya buka satu pintu,dan ini akan berpotensi penyebaran virus Covid-19 tidak akan pernah selesai,dan ini yang sangat kami sayangkan sekali.

Sudah jelas Kapolri, Idham mengeluarkan Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Bagi saya pihak Disdukcapil tidak ada alasan lagi, karena ini sudah jelas melanggar aturan pemerintah.Tegasnya dia.

Hal ini sudah kami sampaikan Ke anggota DPRD Kab-Bekasi, menurut kami ini perlu di tindak lanjuti Jangan sampai Covid-19 ini terjadi penyebarannya di intansi pemerintah kabupaten bekasi

Harapan kami terutama kepada pemerintah kabupaten bekasi, Untuk penanggulangan Covid-19 ini bukan Slogan tapi nyata di depan mata yang ada di komplek pemerintah kabupaten bekasi melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, dan ini sebenarnya harus di tindak dan siapa yang harus bertanggung jawab atas pelanggaran ini, Jangan hanya masyarakat kecil saja yang harus mengikuti aturan pemerintah, kalau pemerintahnya saja tidak memberi contoh yang baik.

Kami dari lembaga sosial masyarakat Barak Indonesia ini sangat khawatir, bahwa penyebaran virus covid-19 tidak akan pernah selesai kalau pemerintah sendiri tidak turun tangan dan tidak menangani dengan serius,pemerintah jangan diskriminasi terhadap masyarakat LSM Ormas dan lembaga lain, karena kami taat aturan tidak melakukan demo dan sebagainya, Tetapi hal ini kenapa pemeritntah sendiri yang melanggarnya.

Kami akan coba melakukan langkah konfirmasi dan klarifikasi menanyakan langsung kepada yang terkait yaitu kepala dinas Disdukcapil, sejauh mana pemerintah sudah melakukan contoh baik kepada kami, soal larangan kerumunan di masa pandemi covid-19 ini.Tutupnya taufik.

(bray)