Soal Mutasi ASN, BKMB Minta Bupati Bekasi Perhatikan Keilmuan

Spread the love

BEKAP JABAR

BEKASI – Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB) mendesak Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, serius menempatkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam melakukan mutasi Eselon III dan IV yang akan digelar dalam waktu dekat.

“Rotasi dan mutasi ASN dilingkungan Pemkab Bekasi tergantung Kepala Daerahnya mana ASN yang layak atau tidak yang bakal ditempatkan di masing-masing instansi,” terang Pengurus BKMB, H. Naryo kepada bekapjabar.com, Selasa (30/7/2019).

Karena selama ini sambung Naryo, dia tidak pernah melihat, Bupati Bekasi, memutasi jajaran ASN Pemkab Bekasi sesuai dengan kecakapan atau disiplin ilmu, Daftar Urutan Kepegawaian (DUK), Lama Kerja tahun mulai bekerja dan Pengalaman Kerja juga Usia di Birokrasi.

“Rotasi dan mutasi ASN itu kan memang sudah biasa dilakukan dalam sistem penempatan kepegawaian. Hanya saja, sebagai seorang top leader nya yang memiliki otoritas melakukan rotasi dan mutasi harus benar-benar mampu melihat kapasitas, kapabilitas dan kompetensi bawahannya,” jelas Naryo.

Naryo berharap, Bupati Bekasi, tidak menempatkan ASN tidak asal-asalan atau pesanan. Sebab, masyarakat sekarang sudah krisis kepercayaan terhadap Pemkab Bekasi pasca OTT KPK terhadap mantan Bupati Bekasi, Neneng Hassanah Yasin (NHY) bersama 4 orang anak buahnya yang terjerat suap perizinan Meikarta.

“Kalo mau dapat ASN sebagai bawahanya yang profesional dalam menjalankan tugas ya jangan asal rotasi dan mutasi. Rotasi dan mutasi dilakukan harus sesuai dengan disiplin ilmu, DUK, masa kerja tahun dan mulai bekerja juga usia di birokrasi,” ulasnya.

Jangan sampai tambah Naryo, rotasi mutasi para ASN dilingkungan Pemkab Bekasi itu dilakukan berdasatkan kedekatan atau uang sogokan, bukan berasarkan kecapakan atau keilmuan juga lama masa kerja untuk mendapatkan sebuah jabatan.

“Untuk mutasi, hendaknya Bupati Bekasi agar dipercepat guna meningkatkan kinerja dan semangat kerja ASN di Pemkab Bekasi pasca kejadian yang memalukan yaitu OTT KPK dalam kasus suap perizinan Meikarta,” pungkasnya. (bray/mul)