Tokoh Bekasi Yaman Edi Bair,Mendorong Adanya Teknologi Canggih Penangan Sampah

Spread the love

BEKAP JABAR – KABUPATEN BEKASI || Pemanfaatan teknologi dalam mengatasi persoalan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi kembali mendapatkan dukungan dari tokoh masyarakat. Pengayaan teknologi dinilai menjadi solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan perluasan TPA Burangkeng di Kecamatan Setu.

“Pada intinya kita sebagai rakyat setuju ya (penerapan teknologi dalam mengatasi persoalan sampah). Paling tidak dapat meringankan beban APBD daerah. Kemudian lebih banyak segi positifnya juga, artinya sampah tidak banyak bertebaran jika dikelola secara profesional,” ungkap salah satu tokoh masyarakat Bekasi, Yaman Edie Bair, kepada para awak media.

Pria yang dikenal sebagai kontraktor ini mengatakan, pengayaan teknologi dalam mengatasi persoalan sampah juga dapat menguntungkan bagi lingkungan, seperti dapat dioptimalkan menjadi listrik, tinggal seperti apa komitmen yang dibuat antara investor dengan konsumen.

Sebagai bentuk keseriusan dan jaminan dari pihak pengusaha yang akan berinvestasi, Yaman pun meminta investor untuk membuat deposit yang akan dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur teknologi sampah di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Iya sekarang tinggal kembali ke kepala daerah mau tidak untuk menerima investor dalam pengayaan teknologi sampah ini,” terang tokoh yang pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Bekasi ini.

Diakui Yaman, persoalan sampah harus mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi dan dikelola secara profesional, karena seiring pertumbuhan perumahan dan industri maka volume sampah akan semakin meningkat, dan akan merugikan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

“Iya perluasan TPA Burangkeng bisa juga menjadi solusi, tapi akan menyerap biaya yang lebih tinggi, jadi lebih baik jika dikerjasamakan dengan pihak kedua dalam hal ini investor untuk penerapan teknologi dalam mengatasi masalah sampah ini,” tegasnya.

Yaman pun melihat harus dibuat payung hukum yang mengatur mengenai pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bekasi, dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup). “Saya kira yang lebih kuat dalam bentuk Perda ya, baru bisa diserahkan kepada pihak ketiga,” tandasnya. (bray)