Zuli Zulkipli, Ketua LBH – ABN Bekasi Pertanyakan Tanggung Jawab 40 Anggota DPRD Soal Pelantikan Wakil Bupati Bekasi

Spread the love

BEKAP JABAR – KABUPATEN BEKASI || Sejumlah kalangan angkat bicara mengenai belum adanya kejelasan mengenai pelantikan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022, Akhmad Marjuki, yang telah terpilih melalui Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi pada tanggal 18 Maret 2020 yang lalu.

Dalam sidang paripurna yang dihadiri 40 anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari total 50 anggota tersebut, Calon Wakil Bupati (Cawabup) Akhmad Marjuki memperoleh 40 suara dukungan sementara Tuti Nurcholifah Yasin tidak memperoleh suara dukungan.

Menanggapi fakta tersebut, Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arjuna Bakti Negara, Zuli Zulkipli, menilai hasil tahapan yang dilakukan oleh panitia pemilihan (panlih) yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Bekasi harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Sekarang ini kan sudah hampir satu tahun sejak sidang paripurna pemilihan Cawabup Bekasi, tetapi sampai sekarang pelantikan belum ada kejelasan, ini ada apa?, ungkapnya kepada para awak media saat ditemui di kantornya.

Menyikapi belum jelasnya pelantikan Wabup Bekasi tersebut, Zuli pun mengaku jika LBH Arjuna Bakti Negara sudah menyiapkan kerangka gugatan class action terhadap Panlih dan Anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang ikut terlibat dalam pemilihan Wabup Bekasi tersebut.

Tim kuasa hukum dari LBH Arjuna Bakti Negara, kata dia, telah mengumpulkan sejumlah berkas pendukung seperti peraturan Ketua Panlih, peraturan Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, termasuk UU yang mengatur terkait Pemilihan Wakil Bupati (Wabup).

“Kondisi itu (belum dilantiknya Wabup terpilih) sangat menciderai hati nurani masyarakat dan demokrasi di Kabupaten Bekasi, karena bagaimanapun mereka (anggota DPRD) dipilih oleh masyarakat sehingga harus bertanggungjawab terhadap masyarakat,” tegasnya.

Zuli pun menuding anggota DPRD telah cuci tangan dan tidak bertanggungjawab terhadap produk hukum yang mereka buat. “Semua tahapan pemilihan menurut kami sudah dilakukan dengan benar, terbukti beberapa gugatan untuk membatalkan putusan tersebut sudah dibatalkan di tingkat pengadilan pertama,” tandasnya.(bray)