Ditulis : Risna Sundari Purba, SE (Ketua DPC Pospera Karawang)
bekapjabar.com Karawang – Ramai dimedia kritik pedas yg disampaikan ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Karawang terkait dana CSR yg akan digunakan untuk memperbaiki jalan interchange Karawang Timur, dimana saat ini Karawang masih masuk dalam wilayah Kemiskinan Ekstreme.
Ironis memang, dimana Karawang yang merupakan Kota Industri, dan Lumbung Padi masuk dalam wilayah dengan kemiskinan extreme kemudian kepala daerah malah mengalokasikan dana CSR untuk perbaikan jalan Interchange Karawang Timur yg merupakan milik BUMN. Sekilas terlihat keren, Kabupaten Miskin Ekstreme berikan subsidi kepada BUMN atau apalah itu namanya untuk memperbaiki jalan. Kenapa tidak fokus urus rakyat saja.?
Beasiswa dalam program Karawang Cerdas kemarin di pangkas, dengan alasan untuk penanganan kemiskinan Ekstreme, padahal penerima beasiswa tersebut sebagian besar termasuk keluarga kurang mampu yg berprestasi dalam segi pendidikan.
Sekarang ada dana CSR malah akan digunakan untuk perbaikan jalan milik BUMN. Kenapa CSR tidak digunakan untuk membuat BLK Mandiri, mungkin akan lebih berguna untuk menyiapkan SDM warga Karawang agar benar-benar siap kerja, sehingga tidak ada lagi kisruh beberapa perusahaan mendatangkan tenaga kerja dari daerah lain, sementara jumlah pengangguran warga Karawang kian bertambah.
Jalan-jalan dibeberapa wilayah pelosok karawang juga masih banyak yg belum tersentuh.
Karawang, yang merupakan kota Industri, dengan UMR Tertinggi, masuk dalam kategori wilayah Miskin Ekstreme, kemudian dana CSR akan digunakan untuk memperbaiki Jalan yg merupakan tanggung jawab BUMN. Sebenarnya ada apa dan kenapa? Harusnya diakhir masa jabatan BUPATI lebih fokus mengurus Rakyat, bagaimana bisa lebih sejahtera, bagimana rakyat bisa menikmati kebijakan UMR Tertinggi sebagai hasil kebijakan politiknya.
Dan satu lagi, kenapa Bupati dan Wakil Bupati kok tumben kurang kompak terkait hal ini, tgl 6 April 2022 dibeberapa media wakil bupati mengatakan perbaikan ini menggunakan APBD dan sudah menyiapkan dana 4,5M kemudian tgl 9 April 2022 Bupati mengatakan bahwa perbaikan menggunakan dana CSR. Jadi yang benar yang mana?
Atas dasar tersebut saya mendukung dan mendorong rencana DPRD untuk mengambil langkah melakukan interpelasi, dan saya harap untuk kali ini semua wakil rakyat lebih kompak, jangan sampai seperti tahun 2020 ketika akan melakukan interpelasi terkait dana covid, hanya beberapa partai saja yg setuju pada akhirnya tidak jadi.
Saya juga ingin mengingatkan kepada semua wakil rakyat, bahwa anda itu dipilih oleh rakyat, bukan oleh bupati! Jadi sudah seyogyanya mewakili rakyat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif.
