Bimtek Kades Dan BPD Sekabupaten Bekasi Di Kuta Bali, Ini Tanggapan Ketua Forum BUMDes Kabupaten Bekasi

AMS

KABUPATEN BEKASI – Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Kepala Desa (Kades) dan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Kabupaten Bekasi ke Bali berbuntut panjang. Kali ini, Forum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Bekasi menyesalkan tidak diikutsertakannya BUMDes dalam kegiatan tersebut.

Pasalnya, kegiatan Bimtek tersebut mengambil tema Peningkatan Kompetensi Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Inovasi BUMDes Kabupaten Bekasi Tahun 2024. Kegiatan dilaksanakan di Hotel Grand INNA Kuta Bali dari tanggal 6 sampai dengan 10 Mei 2024.

Ketua Forum BUMDes Kabupaten Bekasi, Burhanudin Vikay mengatakan, Bali merupakan provinsi yang terkenal dengan destinasi wisatanya, karena itu jika BUMDes bisa diikutsertakan dapat memperoleh ilmu untuk mengembangkan wisata di wilayah Kabupaten Bekasi.

“Kami meminta DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa,red) untuk memperhatikan BUMDes yang ada di Kabupaten Bekasi. Setelah Bimtek tersebut, kami berencana untuk melakukan audensi ke DPMD dan Pj Bupati Bekasi, apa sih hasil dari Bimtek di Bali tersebut,” ungkapnya kepada para awak media.

Di tempat yang sama, Sekretaris Forum BUMDes Kabupaten Bekasi, Rohmat Demong, mengatakan dibentuknya Forum BUMDes ini bertujuan untuk mendorong BUMDes di setiap desa agar lebih maju. Dirinya pun berharap agar hasil Bimtek tersebut dapat memberikan perubahan yang lebih baik lagi bagi seluruh BUMDes.

“Di Kabupaten Bekasi ini kan ada Zona Industri dan Zona Pertanian. Tentunya potensi-potensi di desa harus mendapat perhatian sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Bekasi dan BUMDes-nya,” terangnya.

Diakui Rohmat, selama ini BUMDes mendapatkan penyertaan modal dari Pemerintahan Desa (Pemdes), namun hal itu belum disesuaikan dengan kebutuhan desa dan potensinya. Tentunya berbeda antara desa dengan potensi pertanian dan industri. Berbeda permodalannya, karena kebutuhan usahanya berbeda, tetapi selama ini disamakan penyertaan modalnya.

“Nilainya enggak lebih dari Rp100 juta ya. Kami setiap tahun memberikan proposal ke Pemdes untuk penyertaan modal yang disesuaikan dengan RAB kegiatan masing-masing. Kami juga enggak pernah mendapatkan alokasi anggaran untuk Bimtek keluar kota, didalam kota juga masih berinisiatif sendiri-sendiri,” ungkapnya.

Dirinya pun mengaku akan mendorong DPMD agar BUMDes bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk melaksanakan Bimtek diluar kota. “Kami berharap agar BUMDes bisa mendapatkan manfaat dari kegiatan Bimtek Kades dan Ketua BPD ke Bali tersebut ya,” tandasnya.(mad)