KABUPATEN BEKASI – Proses seleksi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2024 meninggalkan masalah. Sejumlah elemen masyarakat meminta proses seleksi PPK di Kabupaten Bekasi dilakukan evaluasi, dan memberikan sanksi tegas jika ditemukan adanya pelanggaran.
Salah satu Tokoh Pemuda Kabupaten Bekasi, Arul mengatakan, seharusnya nilai test tertulis lewat CAT menjadi salah satu pertimbangan untuk lolosnya calon PPK. Karena peserta tersebut sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan nilai yang terbaik.
“Buat apa dilaksanakan test tertulis, kalau ada peserta yang nilainya paling tinggi tetapi tidak lolos seleksi, kalau gitu langsung aja seleksi wawancara enggak usah ada seleksi test tertulis,” tegasnya kepada para awak media.
Arul juga menyoroti kelalaian KPU Kabupaten Bekasi yang meloloskan salah satu mantan anggota PPK Kecamatan Pebayuran yang telah dipecat, namun masih lolos tahap seleksi administrasi, meskipun dirinya tidak lolos seleksi test tertulis secara Computered Assisted Test (CAT).
“Kelalaian KPU itu cukup fatal ya, dan bisa dilaporkan ke DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,red). Itukan harusnya batal demi hukum orang yang sudah diberhentikan secara tidak hormat, tetapi masih lolos seleksi administrasi,” tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak ratusan orang Pemilihan Tingkat Kecamatan (PPK) terpilih di Kabupaten Bekasi resmi dilantik pada Kamis (16/5/2024) di salah satu hotel Cikarang.
Pengumuman tersebut berdasarkan nomer: 325/PP.04.2-Pi/3216/2024, Sebanyak 230 orang adalah mereka yang dinyatakan lulus tes hingga tahap tes akhir atau tes wawancara yang digelar 11-13 Mei 2024.
Sebelumnya, mereka mengikuti tes tetulis melalui metode Computer Assisted Test (CAT). Namun demikian, proses rekrutmen PPK tersebut menyisakan segudang masalah. Seorang peserta tes PPK, Anisa Nurul memprotes pelaksanaan tes.
Dirinya mengaku peraih nilai tertinggi CAT dari peserta lainnya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kemudian, ia juga beberkan sudah semaksimal mungkin upaya dengan rekomendasi KNPI Cikarang Utara.
“Nilai saya tinggi pada CAT, Pengalaman saya pernah di PPS Karang Asih juga. Ditambah, mendapatkan rekomendasi dari pengurus KNPI Cikarang Utara untuk bisa maju di PPK. Ini hasilnya justru saya ga lolos, kan lucu,” ujarnya.
“Ini seolah-olah CAT itu gak ada artinya, ngapain nilai kompetensi itu. Kecewa aja jika kompetensi itu bukan menjadi sesuatu yang prioritas dalam tes rekrutmen PPK. Mengingat, pelaksanaan Pemilu ini sebagai awal menentukan pemimpin untuk masa depan,” ungkapnya.
Perempuan yang menjabat Wakil Bendahara KNPI Cikarang itu menyayangkan hasil dari pengumuman yang tidak berdasarkan objektifitas.
“KPU katanya integritas bangsa, kalau begini gimana menjadi integritas yah heran aja Ini berdasarkan kedekatan atau ada permainan lain dibalik proses rekrutmen ini. Kita ketahui kan PPK juga harusnya ada keterwakilan perempuan, dan selama ini kan gak ada keterawakilan perempuan di Cikarang Utara,” bebernya. (Sgd)
